Bagaimana Jerman membiayai sebuah genosida

Angkatan Darat Indonesia merebut negeri ini pada 1 Oktober 1965. Pada malam 30 September, sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan 30 September, dipimpin Letnan Kolonel Untung dari pasukan pengawal presiden, menculik dan membunuh enam jenderal pucuk pimpinan Angkatan Darat. Dalam hitungan jam Mayor Jenderal Suharto, panglima cadangan strategis Angkatan Darat, Kostrad, telah menumpas gerakan itu; dalam hitungan hari Angkatan Darat sudah menimpakan seluruh kesalahannya kepada Partai Komunis. Suharto (1921–2008) mengambil alih komando, dan presiden kala itu, Sukarno (1901–1970), sama sekali tidak menduganya. Sukarno tetap menyandang gelarnya. Selebihnya tak ada yang tersisa, dan pada Maret 1967 gelar itu pun dilucuti darinya. Dalam beberapa minggu Angkatan Darat mulai melarang Partai Komunis Indonesia, PKI, provinsi demi provinsi; pada Maret 1966 partai itu dilarang di seluruh negeri. Kala itu PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia. Setiap organisasi yang berhubungan dengannya ikut dilarang menyusul partai itu.

Pada 1965 PKI memiliki hingga tiga setengah juta anggota, dan melalui serikat-serikat buruhnya, front taninya, organisasi perempuan dan organisasi pemudanya, partai ini menjangkau sekitar dua puluh juta orang lagi, satu dari setiap lima orang Indonesia. Pada 1955, dalam satu-satunya pemilu bebas yang akan dialami negeri ini selama lebih dari empat puluh tahun, PKI meraih 16 persen suara. Front taninya, BTI, menduduki lahan para tuan tanah untuk memaksakan reforma agraria yang sudah menjadi undang-undang sejak 1960 tetapi nyaris tak dijalankan. Partai ini menghendaki perusahaan minyak dan perkebunan asing angkat kaki, dan ia menentang Inggris di Malaysia dan Amerika di Vietnam. Itulah yang menjadikannya musuh, di Jakarta, di Washington, dan di Bonn.1

Apa yang menyusul berlangsung dari Oktober 1965 hingga awal 1970-an. Para pemimpin, anggota, dan simpatisan dijebloskan ke kamp-kamp, dan dari kamp-kamp itu ke liang kubur. Para penyintas yang kami rekam untuk film dokumenter kami bercerita kepada kami tentang kuburan massal, pemenggalan, dan sungai-sungai yang penuh mayat. Sarwo Edhie (1925–1989), yang memimpin pasukan para-komando RPKAD milik Angkatan Darat, belakangan menyebut jumlah orang yang dieksekusi “dua atau tiga juta”.2 Ini adalah genosida, dan genosida ini dilakukan terhadap kaum komunis. Di luar Indonesia hampir tak seorang pun tahu bahwa hal itu pernah terjadi.

Pada Juli 2016 Pengadilan Rakyat Internasional tentang 1965 di Den Haag, sebuah tribunal para hakim dan ahli hukum tanpa kewenangan menjatuhkan hukuman, menyimpulkan bahwa pembunuhan oleh Angkatan Darat dan milisi-milisi yang dilatih dan didukungnya adalah genosida, penghancuran sebagian dari suatu kelompok nasional, dan menyatakan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia turut terlibat. Empat tahun sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia telah menemukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyebut adanya kebijakan negara untuk memusnahkan anggota dan simpatisan PKI. Ditanya pada 2014 apakah pembantaian itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pemerintah Jerman mengingatkan bahwa delik tersebut sudah dikenal sejak pengadilan Nuremberg dan Tokyo, dan tidak melihat “alasan aktual” untuk memeriksa apakah delik itu berlaku bagi peristiwa yang terjadi hampir setengah abad silam. Ditanya pada 2023 apakah pembantaian itu merupakan genosida, pemerintah menjawab bahwa bukan tugasnya untuk mendahului upaya penuntasan yang dilakukan para ilmuwan, masyarakat sipil, lembaga-lembaga internasional, dan terutama Indonesia sendiri.3

Bukti bagi penuntasan itu sudah lama tersimpan di arsip pemerintah sendiri. Artikel ini bertumpu pada berkas-berkas itu sendiri: teleks, laporan, memo, dan notulen dari Arsip Politik Kementerian Luar Negeri Federal di Berlin, ditambah dokumen-dokumen dari Arsip Federal di Koblenz dan dari Washington. Berkas-berkas itu memperlihatkan apa yang diketahui Bonn tentang pembunuhan itu, dan kapan. Dan berkas-berkas itu memperlihatkan apa yang dilakukan Bonn dengan pengetahuan itu: Bonn menyambut kudeta, menyebarkan propaganda Angkatan Darat, menyodorkan uang kepada pihak Angkatan Darat, dan meloloskan senjata untuknya. Uangnya pun tercatat dalam berkas. Sebelum kudeta, Bonn menjamin kredit yang, menurut kata-kata duta besarnya, juga akan “memperkuat kalangan yang bersikap baik kepada kami (seperti Angkatan Darat dan lain-lain)”; selagi partai itu dihancurkan, BND, menurut keterangan kepalanya sendiri di kemudian hari, memberikan “penasihat, peralatan, uang”; begitu pembunuhan selesai, datanglah penjadwalan ulang utang, kredit baru, dan bantuan modal, yang hingga 1969 mencapai DM 100 juta.

Berkas-berkas Arsip Politik Kementerian Luar Negeri Federal bahkan masih menyimpan salah satu reaksi pertama Bonn terhadap kudeta. Bonn adalah ibu kota Jerman Barat sampai reunifikasi pada 1990, ketika Berlin kembali menjadi ibu kota. Pada 4 Oktober 1965, kedutaan besar di Jakarta mengirim teleks bersandi bertanda “citissime” kepada Kementerian Luar Negeri untuk Menteri Pertahanan Federal. “Upaya kudeta berhaluan kiri” telah gagal, lapornya; Sukarno dan Jenderal Nasution, menteri koordinator pertahanan dan keamanan, yang lolos dari para penculik, menguasai keadaan bersama pasukan pemerintah; enam jenderal telah diculik oleh para pemberontak, dan menurut sebuah laporan yang belum dikonfirmasi Jenderal Pandjaitan ditembak ketika melawan, sedangkan yang lain dibunuh sesudahnya. Pesan itu ditandatangani atase militer, Meyer. Di samping namanya, seorang pejabat di Bonn menulis satu kata dengan tangan, dalam bahasa Prancis: “ENFIN!” Dalam bahasa Indonesia: akhirnya. Yang akhirnya datang itu bukan kematian enam perwira. Yang datang adalah peluang untuk bergerak melawan kaum komunis, dan lelaki di Bonn itu sudah menantikannya.4

Reaksi ini tidak datang tiba-tiba. Berbulan-bulan sebelumnya Bonn sudah diperlihatkan sebuah uji coba. Pada 8 Januari 1965 atase Meyer menulis kepada Kementerian Pertahanan di Bonn, dengan nada orang yang meneruskan gosip kantor, tentang Mayor Jenderal Ibrahim Adjie, panglima Angkatan Darat di Jawa Barat. Beberapa minggu sebelumnya, catatnya, Adjie telah menyuruh menangkap sekitar 1.400 buruh perkebunan komunis “sebagai langkah berjaga-jaga dan sebagai percobaan”, untuk melihat bagaimana Partai Komunis akan bereaksi. Partai itu tidak bereaksi. Menurut desas-desus, lanjut Meyer, karena itu 400 di antara mereka bisa dilepaskan. “Sisanya dikuburkan.”5 Bonn mencatatnya, dan diam saja.

Dua bulan kemudian Bonn diberi tahu untuk apa Angkatan Darat disimpan. Pada 8 Maret 1965 Luitpold Werz, duta besar Jerman Barat di Jakarta, mengirim ke Bonn laporan enam halaman tentang angkatan bersenjata dalam pergulatan di dalam negeri, dan laporan itu ditutup dengan sebuah kesimpulan: Angkatan Darat dan Angkatan Laut telah melewati semuanya dalam keadaan utuh “sebagai cadangan kekuatan untuk pertarungan terbuka dengan kaum komunis di kemudian hari”. Tak seorang pun di Bonn bertanya berapa harga pertarungan semacam itu. Laporan itu diteruskan hingga ke Menteri. Staatssekretär, pegawai negeri tertinggi di kementerian di bawah menteri, menulis di pinggir halaman: “Laporan yang sangat instruktif.” Dilihat dari parafnya, orang itu adalah Karl Carstens, yang semasa mahasiswa pernah bertugas di SA, pernah bergabung dengan partai Nazi, dan kelak menjadi Presiden Federal. Werz harus diberi tahu bahwa laporannya mendapat perhatian besar dan dinilai tepat.6

Menjelang pertengahan tahun, para perwira sudah mengatakannya terang-terangan. Pada 18 Juni 1965, tiga setengah bulan sebelum kudeta, atase militer Jerman di Jakarta melaporkan bahwa PKI sejauh ini belum membuat kesalahan dengan bertindak di luar hukum, dan bahwa perwira-perwira senior Indonesia sudah sering mengatakan kepadanya bahwa angkatan bersenjata “hanya menunggu momen ini, untuk dapat menghantam”.7

Ketika saat itu tiba, orang-orang Jerman menganggap Angkatan Darat terlalu lamban. Pada 5 Oktober laporan tertulis kedutaan tentang kudeta itu mengeluhkan bahwa pada hari-hari pertama Oktober Angkatan Darat, “alih-alih memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan pukulan yang membinasakan kaum komunis”, justru memilih legalitas yang ketat, dan tampaknya membiarkan “saat bersejarahnya” berlalu.8 Dua hari kemudian, pada 7 Oktober, atase yang sama mengeluh dalam kawat kepada Kementerian Pertahanan bahwa angkatan bersenjata “sejauh ini belum memanfaatkan kesempatan untuk menggempur PKI”.9

Seluruh pembenaran bagi pemusnahan itu bertumpu pada klaim bahwa PKI-lah yang mengorganisasi kudeta. Pada minggu-minggu pertama, berkas-berkas Jerman tidak memercayainya, dan menyatakannya secara tertulis. Kemudian, setelah pembunuhan berjalan jauh, pandangan itu berubah, dan berkas-berkas itu memperlihatkan apa yang mengubahnya.

Dalam analisisnya tentang kudeta, yang ditulis pada awal Oktober 1965, kedutaan menyimpulkan: “Karena itu dapat diasumsikan bahwa kudeta tersebut diilhami dan didukung oleh kaum komunis. Namun mengendalikannya, barangkali tidak; untuk itu pelaksanaannya terlalu amatiran.” Tentang Untung, perwira yang tampil di depan dalam kudeta itu, laporan yang sama menyatakan tidak ada petunjuk bahwa ia pendukung kaum komunis. Halaman yang sama mencatat apa yang dikatakan seorang perwira senior Indonesia kepada seorang staf kedutaan: pimpinan Angkatan Darat “sepenuhnya menyadari” bahwa kudeta Gerakan 30 September “pada kenyataannya adalah pertarungan antara Angkatan Darat dan kaum komunis”.10 Beberapa minggu kemudian, kedutaan mencatat bahwa “pemberontakan komunis” 1 Oktober telah dipadamkan oleh Angkatan Darat “dengan susah payah dan relatif tanpa pertumpahan darah”.11 Darah baru tertumpah sesudahnya, dan bukan di medan tempur.

Kedutaan juga memahami persis bagaimana dalih itu bekerja. Laporan kuncinya tertanggal 18 Oktober 1965 menyatakan bahwa pimpinan Angkatan Darat telah memanfaatkan mandat Sukarno untuk memulihkan ketertiban demi sebuah “aksi menyeluruh” yang bertujuan menyingkirkan kaum komunis selangkah demi selangkah dari semua posisi dalam negara dan masyarakat. Angkatan Darat, lanjut laporan itu, menafsirkan mandat tersebut sebagai perintah untuk “melikuidasi” Gerakan 30 September, “Gestapu”, “beserta para dalang dan simpatisannya”. Lalu laporan itu menguraikan metodenya dalam satu kalimat: “Dengan mengidentikkan PKI dengan Gestapu, Angkatan Darat mempertahankan kesan legalitas bagi program reformasi antikomunisnya.”12 Gestapu adalah akronim yang diciptakan para propagandis Angkatan Darat untuk Gerakan 30 September, dipilih karena bunyinya mirip Gestapo. Lebih lanjut, laporan yang sama mencatat bahwa gelombang penangkapan yang kian gencar itu “jelas tidak ada hubungannya lagi dengan kudeta” dan bertujuan menghancurkan kader-kader organisasi onderbouw komunis.13 Seminggu sebelumnya, pada 11 Oktober, kedutaan sudah menggambarkan bagaimana hal itu dilakukan. Tanpa memutuskan hubungan secara formal dengan Sukarno, lapornya, Angkatan Darat telah “merekayasa sebuah gerakan rakyat melawan kaum komunis” di bawah perlindungan keadaan darurat yang diumumkannya sendiri, sementara media yang dikuasainya menjejalkan kejahatan kaum komunis ke benak rakyat, pembunuhan para jenderal “dengan segala detailnya yang mengerikan”. Selebaran-selebaran Muslim, lanjut laporan itu, menyerukan “djihad, perang suci melawan kaum komunis ateis”, dan kedutaan melampirkan dua di antaranya. Yang satu, dibagikan di Jakarta pada 8 Oktober, hari ketika pemuda-pemuda Muslim membakar habis markas besar PKI, menutup daftar tuntutannya dengan kalimat: “Bantulah Angkatan Bersenjata membasmi habis para pelaksana Gerakan 30 September.” Yang lain menyampaikan “salam perang suci” dan berseru: “Mari bersama-sama kita hancurkan kaum ateis sampai ke akar-akarnya.” Jadi, pada minggu kedua kedutaan Jerman sudah tahu bahwa “amarah rakyat” itu diorganisasi oleh Angkatan Darat.14

Di Bonn pun tak seorang bisa mengklaim bahwa PKI melakukan perlawanan. Ringkasan kedutaan pada November tentang kudeta itu mencatat sikap menahan diri kaum komunis setelah kudeta gagal, dan menilai bahwa besar kemungkinan “pembabatan terencana atas kader-kader puncak komunis oleh Angkatan Darat untuk saat ini menutup kemungkinan koordinasi aksi-aksi komunis dalam skala yang lebih luas”.15 Para korban tidak melawan; mereka dibabat menurut rencana. Pemerintah Federal tahu bahwa kudeta itu hanyalah dalih, bahwa pembunuhan itu nyaris sepenuhnya sepihak, dan bahwa partai yang sedang dibinasakan itu sebagian besar tak berdaya. Toh ia tetap mendukung pembinasaan itu.

Kemudian kedutaan berubah pikiran, dan melakukannya justru dalam laporan yang mencatat pembabatan itu. Pada 15 November 1965 kedutaan memberi judul ringkasannya “Upaya kudeta komunis di Indonesia” dan secara gamblang menarik kembali pembacaannya pada Oktober: kegagalan cepat Untung “tampaknya menunjukkan sebuah kudeta militer yang dipimpin secara amatiran dan menutup kemungkinan adanya kendali aktif oleh kaum komunis”; kini, “setelah terungkapnya dokumen-dokumen komunis yang disita dan keterangan para pemimpin kudeta dari kalangan militer”, mulai tampak “garis besar sebuah operasi kudeta komunis yang raksasa”. Keterangan-keterangan itu berasal dari ruang-ruang interogasi Angkatan Darat. Kedutaan melampirkan petikan interogasi Untung, yang diterima “dari sumber khusus”. Sang interogator mengatakan kepadanya bahwa pasti ada seseorang di belakangnya: “Siapa yang mengendalikan operasi ini dari belakang layar?” Untung: “Di belakang saya berdiri PKI.” Satu pertanyaan, tulis kedutaan, masih belum terjawab: bagaimana sebuah “pemberontakan komunis” yang dipersiapkan “dengan cermat dan jauh-jauh hari” bisa gagal begitu mencolok. Pada 6 Desember kedutaan melangkah sampai ujung. Sambil meneruskan terjemahan protokol interogasi anggota Politbiro Njono, yang juga diperoleh “dari sumber khusus”, kedutaan menulis: “Dari protokol ini dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut: 1. Pimpinan PKI merencanakan dan mengorganisasi upaya kudeta ‘Gerakan 30 September’.” Sembilan minggu setelah kudeta, kedutaan telah mengambil alih versi Angkatan Darat. Tak banyak yang dibutuhkan untuk itu. Protokol Njono-lah yang memastikannya: sebuah pengakuan yang diperoleh orang-orang yang sedang melakukan pembunuhan dari salah seorang tahanan mereka. Dalam protokol itu Njono ditanya apakah ia bertindak di bawah paksaan atau tekanan apa pun; ia menjawab tidak. Protokol semacam itu biasanya memang begitu.16

Apa yang dilakukan kedutaan Jerman pada minggu-minggu itu tercatat dalam berkas Bonn maupun Washington. Duta Besar Werz sendiri sedang tidak di tempat. Sejak 6 Oktober ia berada di Hong Kong dan baru kembali ke Jakarta pada 14 Oktober; di samping teleks yang mengabarkan kedatangannya, seorang pejabat di Bonn menulis: “Sudah waktunya!” Pada 12 Oktober 1965, dalam telegram berklasifikasi rahasia kepada Menteri Luar Negeri AS, Dean Rusk, duta besar Amerika di Jakarta, Marshall Green, melaporkan bahwa seorang pejabat kedutaan Jerman telah menyampaikan bahwa “Angkatan Darat Indonesia kini mempertimbangkan kemungkinan menggulingkan Sukarno sendiri dan sedang mendekati beberapa Kedutaan Barat untuk memberi tahu mereka bahwa langkah semacam itu mungkin dilakukan.”17 Kedutaan Jerman termasuk perwakilan Barat yang terus diberi kabar oleh Angkatan Darat Indonesia selagi Angkatan Darat menimbang-nimbang untuk menyingkirkan presiden. Dokumen itu tidak ada dalam berkas Jerman. Dokumen itu ada dalam berkas Amerika, yang dibuka kerahasiaannya pada 2017.

Lima hari setelah kembali, dalam dua telegram berklasifikasi rahasia, Werz menggambarkan mesin yang didapatinya sedang bekerja. Angkatan Darat melanjutkan “dengan tegas programnya menindas PKI selangkah demi selangkah”. Begitu memiliki kekuasaan pusat yang “telah dibersihkan dari kaum komunis”, Angkatan Darat tampaknya bermaksud beralih ke “pembersihan provinsi-provinsi satu per satu”, dan belum seorang pun bisa melihat bagaimana kaum komunis dapat menghentikan “mesin gilas militer yang sudah mulai bergulir”. Lalu Bonn? Nasihat Werz cukup satu baris: untuk sementara menahan diri dan menunggu apa yang akan terjadi, “agar tidak mempersulit posisi sahabat-sahabat kami di Angkatan Darat”.18 Unserer freunde in der armee: sahabat-sahabat kami di Angkatan Darat. Begitulah duta besar Republik Federal berbicara tentang orang-orang yang menjalankan pemusnahan itu.

Pada 25 Oktober ia menuangkannya lagi di atas kertas, kali ini dalam surat pribadi kepada kepala departemen politik di Bonn. Ketakutan ada di mana-mana, tulisnya, lalu: “Bagaimanapun, saya berharap bahwa Angkatan Darat, yang meskipun ada instruksi sebaliknya dari Presiden secara sistematis membereskan kaum komunis, akan unggul, dan bahwa dengan demikian masa yang lebih baik akan tiba bagi kami.”19

Pada 26 Oktober 1965, hari yang sama ketika bagian Indonesia di Kementerian Luar Negeri merekomendasikan persetujuan ekspor gagang pistol untuk Angkatan Darat Indonesia, Alexander Böker, seorang pejabat senior di departemen politik Kementerian Luar Negeri, menulis kepada Werz:

“Eksperimen” itu, pada saat tersebut, adalah pembunuhan massal terhadap kaum komunis. Werz menjawab pada 8 November 1965, dalam surat bertanda “Pribadi dan Konfidensial”. Yang meresahkannya, tulisnya, adalah bahwa orang di Jerman tampaknya ingin mendiamkan urusan Indonesia sama sekali: jaminan Hermes untuk jumlah-jumlah yang lebih kecil, yakni asuransi negara atas kredit ekspor, telah dihentikan dan untuk sementara tidak diproses, dan perjalanan seorang pejabat Goethe-Institut, lembaga kebudayaan Jerman Barat di luar negeri, telah dibatalkan, bertentangan dengan rekomendasinya sendiri. Lalu:

“Bereinigung” adalah kata yang ditulis seorang pejabat Jerman ketika sebuah rekening diselesaikan atau sebuah selisih angka dibereskan. Itu kosakata pembukuan. Werz memakainya untuk penumpasan yang sedang berlangsung di negeri itu, dan ia memakainya sebagai argumen: Bonn jangan membiarkan jaminan Hermes yang kecil-kecil itu tetap dibekukan sekarang.

Sementara puluhan ribu orang sudah tewas, dan tak lama lagi ratusan ribu, duta besar Republik Federal itu dalam surat yang sama memohon agar semuanya berjalan “business as usual”. Setiap langkah yang lebih besar, atau sebuah jalur kredit baru, akunya, sebaiknya menunggu sampai keadaan menjadi lebih jelas dan pihak Indonesia memintanya. Tiga minggu kemudian, dalam telegram No. 593 tertanggal 29 November 1965, Werz melaporkan bahwa setelah Jawa Barat, para gubernur militer Celebes (Sulawesi) Selatan dan Tenggara serta Maluku kini juga telah memerintahkan pembubaran definitif PKI, dan ia menambahkan sebuah perhitungan: “boleh jadi langkah ini saat ini sama sekali bukan hal yang tak dikehendaki Sukarno, karena langkah ini membebaskannya dari ‘solusi akhir politik’ yang telah dijanjikan dan tidak menyenangkan itu, dan kelak ia bisa mengambil jarak dari tindakan-tindakan militer ini”.22

Frasa dalam tanda kutip itu bukan ciptaan Werz. Itulah istilah Jerman yang dipakai kedutaan untuk penyelesaian politik atas perkara 30 September yang dijanjikan Sukarno, dan penyelesaian itu berarti penyingkiran sebuah partai politik. Lebih dari dua puluh tahun setelah kata itu memperoleh makna yang dimilikinya dalam bahasa Jerman, para diplomat Republik Federal memakai “Endlösung” tiga kali dalam enam minggu, pada 15 November, 29 November, dan 23 Desember, setiap kali di bawah nama Werz, dalam tanda kutip dan tanpa sepatah kata pun komentar.

Republik Federal tidak sekadar menonton. Pada 15 Oktober 1965, dua minggu setelah kudeta, Hilmar Bassler, penasihat senior di Kementerian Luar Negeri dan kepala bagian yang menangani Indonesia, mencatat dalam sebuah memo berklasifikasi konfidensial bahwa dua lembaga media negara telah diminta ikut serta dalam kampanye:

BPA adalah Bundespresseamt, Kantor Pers Federal, yang langsung berada di bawah Kanselir. Deutsche Welle adalah lembaga penyiaran luar negeri milik negara Republik Federal, dan siarannya menjangkau Indonesia. Keduanya “diminta”, hanya beberapa hari setelah kudeta, untuk menyebarkan ke seluruh dunia cerita tentang kesalahan komunis. Itu pun belum memuaskan Bassler. “Menurut hemat saya,” lanjut memonya, “sepak terjang kaum komunis belum mendapat cukup perhatian dalam pers Jerman. Khususnya, surat-surat kabar besar seperti ‘Züricher’ juga perlu didorong untuk menggarap tema ini.” “Züricher” yang dimaksud agaknya Neue Zürcher Zeitung.

Melalui saluran teleks kedutaan, Bonn menerima laporan-laporan koresponden dpa, kantor berita utama Jerman Barat, tentang propaganda Angkatan Darat: sebuah film televisi yang memperlihatkan “pengangkatan jenazah para jenderal Angkatan Darat yang dimutilasi secara mengerikan”, yang disiarkan beberapa kali; dan laporan bahwa organisasi pemuda komunis Pemuda Rakjat dan organisasi perempuan Gerwani “tampaknya terlibat” dalam pembunuhan istri dan anak-anak seorang komandan resimen yang setia kepada pemerintah.24 Kisah-kisah kekejian itu menjadi bahan bakar pogrom. Memo Bassler mencatat bahwa BPA dan Deutsche Welle telah diminta menyiarkan persis narasi ini, tentang PKI sebagai pembantai biadab para jenderal, padahal kedutaan Kementerian Luar Negeri sendiri telah menulis bahwa PKI, meskipun telah mengilhami dan mendukung kudeta itu, barangkali tidak mengendalikannya. Ketika pembunuhan mencapai puncaknya, Bonn sudah meminta media negaranya menyebarkan cerita versi Angkatan Darat.

Bahkan salurannya pun bukan kebetulan. Kantor dpa di Jakarta dibuka “atas keinginan yang tegas dan mendesak dari Kementerian Luar Negeri”, catat bagian pers Kementerian Luar Negeri pada 6 Oktober 1965, untuk mengimbangi kantor-kantor berita Jerman Timur dan komunis.25 Dan kedutaan tahu cerita macam apa yang sedang dibantunya menyebar. Pada 22 November kedutaan menulis ke Bonn bahwa pembunuhan enam jenderal itu telah “dibesar-besarkan secara lihai oleh Angkatan Darat untuk propaganda”, bahwa hal itu telah membuat rakyat berbalik melawan kaum komunis serta menyatukan Angkatan Darat dan kaum Muslim dalam satu front, dan bahwa di situlah terletak “sebuah peluang luar biasa bagi Angkatan Darat”.26 Lima minggu kemudian, pada 30 Desember, Werz mengirim telegram yang juga dialamatkan kepada Kantor Pers Federal. Harian milik Angkatan Darat, Harian Angkatan Bersendjata, meminta bahan tentang sebuah buku Jerman baru mengenai Sukarno, dan Werz mengusulkan agar “Dienst aus Deutschland” secepat mungkin mengirimkan kepada kedutaan sebuah tulisan fitur eksklusif lengkap dengan foto.27 Bonn tidak sekadar mengulang propaganda Angkatan Darat. Bonn menawarkan naskah buatannya sendiri kepada koran Angkatan Darat.

Garis yang diikuti Bonn pada musim gugur 1965 sudah ditarik setahun sebelumnya. Semua yang berikut ini bukan semata urusan dagang. Dua puluh tahun setelah Perang Dunia Kedua, kredit dan senjata itu mengemban tujuan politik, dan Kementerian Luar Negeri menuliskan tujuan itu. Pada 22 Desember 1964 Alexander Böker, seorang pejabat senior di departemen politik Kementerian Luar Negeri, memimpin rapat internal di Bonn dengan judul “Program Aksi Indonesia”, yang dihadiri Duta Besar Werz dan sepuluh bagian. Notulennya, yang disusun pada 7 Januari 1965, memaparkan argumennya dalam kalimat tidak langsung. Indonesia, katanya, dipandang sebagai penghalang atau batu loncatan bagi komunisme dalam perjalanannya ke Australia. Kepentingan nasional untuk mempertahankan kehadiran Jerman di sana menuntut pengorbanan finansial, yang meski demikian ada batasnya. Indonesia merupakan kasus uji yang menentukan. Dalam rapat yang sama Werz melaporkan apa yang telah ia sampaikan kepada wakil menteri luar negeri Indonesia akan terjadi apabila konsulat jenderal Jerman Timur ditingkatkan menjadi kedutaan besar: pemutusan hubungan diplomatik dan berakhirnya bantuan ekonomi.28 Inilah Doktrin Hallstein: sejak 1955 Bonn mengancam memutuskan hubungan dengan negara mana pun yang mengakui RDJ, Republik Demokratik Jerman, dan ancaman itu telah dilaksanakannya terhadap Yugoslavia pada 1957 dan terhadap Kuba pada 1963. Mengapa hal itu begitu penting, sejarawan Baskara T. Wardaya dari Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta menjelaskannya dengan beberapa kata: “Kalau kalian ingat dari cerita-cerita itu, beda dengan sekarang, Jerman waktu itu ada dua: Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat itu sangat kapitalis, pro-Amerika. Maka dia nggak suka dengan Soekarno, tidak suka dengan PKI.”29

Notulen itu lebih blak-blakan lagi ketika mencatat siapa mengatakan apa. Ditanya oleh Böker apakah bantuan dalam jumlah besar akan mencegah Sukarno mengakui Jerman Timur, Werz menjawab bahwa wibawa Sukarno untuk sementara masih bertahan, dan menambahkan: “Jika kami terus membantu, kami sekaligus memperkuat kalangan yang bersikap baik kepada kami (seperti Angkatan Darat dan lain-lain)”. Bassler menyatakan bahwa “masa paceklik hingga munculnya rezim baru di Indonesia setelah wafatnya Sukarno” harus dilalui.30 Pada sesi kedua, 11 Januari 1965, Böker menetapkan garis bagi segala yang menyusul: kebijakan Jerman “harus diarahkan pada fase akhir rezim Sukarno”, dan Werz serta bagian Indonesia sepakat bahwa fase itu telah dimulai.31 Sembilan bulan sebelum kudeta, Bonn sudah bertaruh pada Angkatan Darat dan dengan tenang menunggu kejatuhan Sukarno.

Dua tahun kemudian Kementerian Luar Negeri mengakuinya, dalam sebuah memo yang tak pernah dimaksudkan keluar dari gedung. Pada Februari 1967 majalah India Link memuat apa yang disajikannya sebagai laporan rahasia kedutaan Jerman. Kementerian Luar Negeri memutuskan bahwa laporan itu palsu, dan dalam memo yang sama mengakui bahwa laporan itu menggambarkan “persis sikap kami waktu itu”: kedutaan dan Kementerian Luar Negeri memang telah menunda rencana bantuan lebih lanjut “mengingat era Sukarno yang akan berakhir”. Böker menyarankan agar tidak dibantah. Bantahan akan segera dibalikkan untuk menyerang Bonn, sebab selama Sukarno secara formal masih kepala negara, Bonn tidak dapat menyatakan bahwa ia menahan bantuannya karena mempertimbangkan “rezimnya yang akan berakhir”.32

Berkas-berkas di Arsip Politik Kementerian Luar Negeri Federal menunjukkan bahwa Bonn sudah mengetahui duduk perkaranya sejak minggu pertama, dan bahwa kebijakannya berjalan seirama dengan kebijakan Washington.33 Kementerian Luar Negeri di Bonn tahu bahwa “angkatan bersenjata Indonesia secara sistematis membinasakan Partai Komunis”, sebagaimana dicatat penasihat senior Hilmar Bassler pada 3 Desember 1965. Ia menuliskannya bukan sebagai protes, melainkan sebagai argumen untuk mengekspor tiga kapal bea cukai kepada rezim itu. Karena angkatan bersenjata “secara sistematis membinasakan” partai itu dan sudah menjajaki hubungan dengan Malaysia, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia dapat diperkirakan akan mereda “seiring perubahan-perubahan politik di Indonesia”. Kapal-kapal itu, tambahnya, tidak bersenjata dan dimaksudkan untuk memberantas penyelundupan. Bagiannya telah menilai transaksi itu sah secara hukum dan “secara politik dapat dipertanggungjawabkan terhadap Britania Raya” pada 30 September, sehari sebelum kudeta. Yang ditambahkan oleh pembunuhan itu adalah argumen politiknya, dan ia menutup: transaksi itu “karena itu sebaiknya disetujui”.34 Tujuh bulan sebelumnya kapal-kapal yang sama justru dikeluarkan dari paket bantuan. Dalam rapat antarkementerian pada 13 Mei 1965 semua pihak sepakat bahwa kapal-kapal itu tidak boleh dimasukkan “karena adanya kemungkinan penggunaan militer”, dan karena kapal-kapal itu akan membuat paket bantuan jauh melampaui batas DM 100 juta.35 Tak ada yang berubah pada kapal-kapal itu sampai Desember. Yang berubah adalah bahwa Angkatan Darat kini sedang membunuhi kaum komunis.

Dukungan finansial sudah ada sebelum kudeta. Pada 14 Januari 1965, Menteri Luar Negeri Gerhard Schröder, sang politikus Kristen Demokrat, bukan kanselir Sosial Demokrat di kemudian hari, menulis kepada Menteri Ekonomi Federal, Kurt Schmücker, untuk mendesakkan plafon khusus sebesar DM 100 juta untuk jaminan ekspor federal bagi Indonesia. Ia melakukannya “atas dasar pertimbangan yang murni politis”, dan menepis segala keberatan ekonomi: kelanjutan kerja sama ekonomi, tulisnya, adalah “barangkali satu-satunya sarana yang masih tersedia bagi kami” untuk menahan Sukarno dalam soal Jerman, terutama agar ia tidak mengakui RDJ.36

Sebuah catatan internal Kementerian Ekonomi tertanggal 17 Maret 1965 mengingatkan bahwa kabinet telah menyetujui plafon itu delapan minggu sebelumnya “di bawah ancaman diizinkannya sebuah konsulat jenderal zona Soviet”. “Zona Soviet” adalah sebutan Bonn untuk RDJ, yang tidak diakuinya sebagai negara. Pada Desember 1964 nilai jaminan yang ditanggung Bonn untuk Indonesia sekitar DM 500 juta, dan negeri itu mengalokasikan 40 hingga 45 persen anggarannya untuk pertahanan. Kementerian Ekonomi menarik kesimpulan: “Dari sudut ekonomi, bantuan keuangan lebih lanjut kepada Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan.” Meski begitu, Kementerian Luar Negeri tetap mendukung jaminan berikutnya.37

Begitu kudeta usai, tuas keuangan diarahkan kepada para penguasa baru. Pada November Kementerian Luar Negeri menyiapkan bahan pengarahan untuk pembicaraan Menteri dengan Achmad Sukendro, seorang brigadir jenderal dan menteri negara yang oleh kementerian itu dianggap salah satu pemikir politik paling tajam di Angkatan Darat. Di bawah judul “perkembangan politik terbaru di Indonesia”, dokumen itu dibuka dengan satu baris: “Dalam minggu-minggu terakhir Angkatan Darat telah menghancurkan sebagian besar partai komunis.” Kementerian Luar Negeri berniat mendorong peningkatan jaminan ekspor federal untuk Indonesia “begitu normalisasi keadaan di Indonesia mulai tampak”.

Lalu dokumen itu memberi tahu Menteri apa yang harus dikatakannya: bahwa Pemerintah Federal telah mengikuti perkembangan di Indonesia dalam minggu-minggu terakhir dengan perhatian yang sebesar-besarnya, dan bahwa “ia berharap angkatan bersenjata akan berhasil memulihkan ketenangan dan ketertiban di seluruh negeri dengan tindakan-tindakan tegas mereka terhadap para pelaku kudeta 30 September”.38 Tindakan-tindakan tegas itu adalah apa yang dicatat oleh kementerian yang sama dalam berkas-berkasnya, minggu demi minggu. Staatssekretär Karl Carstens menerima Sukendro pada 26 November 1965 dan melaporkannya ke Jakarta keesokan harinya dalam telegram berklasifikasi. Lalu muncul kalimat yang penting: “Meskipun demikian, kami akan melakukan apa yang ada dalam kemampuan kami untuk mendukung Indonesia, mengingat arah perkembangan politiknya saat ini.” Sukendro sendiri mengatakan bahwa pimpinan Angkatan Darat sudah sejak awal September mengetahui rencana pembunuhan delapan jenderal, tetapi menganggap informasi itu sebagai provokasi dan tidak menanggapinya dengan serius. Kematian tragis keenam jenderal itu, sahabat-sahabat dekatnya, telah memberi kekuatan-kekuatan nonkomunis “kesempatan untuk bertindak”.39 Apa “arah saat ini” politik Indonesia pada November 1965, pembaca sudah tahu. Sebuah “perjanjian bantuan modal” menyusul pada Mei 1968.40

Uang Bonn mengalir ke pihak Angkatan Darat sebelum, selama, dan sesudah pembunuhan, dalam bentuk yang berbeda-beda. Sebelum kudeta, uang itu datang sebagai jaminan kredit dan pinjaman yang, menurut Werz, juga akan “memperkuat kalangan yang bersikap baik kepada kami (seperti Angkatan Darat dan lain-lain)”. Selama pembunuhan berlangsung Bonn tidak membuat komitmen baru berupa uang publik; Bonn justru mengaitkannya dengan keberhasilan pembunuhan itu. Pada 8 November Werz melaporkan bahwa jaminan Hermes yang kecil untuk sementara ditangguhkan. Pada 10 Desember Werz melaporkan bahwa seorang pejabat senior Indonesia telah meminta bantuan keuangan kepadanya “atas nama Angkatan Darat”. Werz ingin tahu lebih dulu “ke mana Indonesia akan melangkah”. Setelah diyakinkan bahwa haluan antikomunis akan “diteruskan secara konsekuen”, ia berjanji menangani keinginan pihak Indonesia “dengan itikad baik yang bersahabat, meskipun ada kesulitan anggaran”. Enam hari kemudian Washington mengirim kawat bahwa “Jepang dan Jerman berada dalam posisi terbaik untuk menawarkan bantuan awal” dan menanyakan kepada duta besarnya apakah ia, koleganya dari Jepang, dan Werz dapat bertemu secara informal “untuk menyelaraskan taktik dan strategi”. Dinas intelijen melangkah lebih jauh. Pada 8 November 1965 sebuah berkas BND mencatat “permintaan mendesak” para jenderal akan DM 1,2 juta tunai, “dana yang, karena alasan yang mudah dipahami, tidak dapat diambil dari kas negara Indonesia”, terutama untuk “operasi khusus terhadap para fungsionaris Partai Komunis” dan untuk “demonstrasi yang digerakkan”. Bantuan semacam itu, catat BND, dapat membawa “akibat yang nyaris tak dapat diperkirakan” bagi pemberi maupun penerima jika sampai diketahui. Dokumen itu memuat catatan tulisan tangan “ditolak, nonintervensi”; tidak diketahui apakah ada uang yang dibayarkan. Pada 1968 kepala BND yang baru, Gerhard Wessel, menulis dalam sebuah draf untuk komite intelijen Bundestag, parlemen federal Jerman, bahwa dinas itu telah memberikan “dukungan (penasihat, peralatan, uang)” kepada intelijen Indonesia dan satuan-satuan khusus Angkatan Darat dalam “penghancuran PKI”, dan bahwa Suharto, Nasution, dan Sultan menganggap BND memiliki “andil besar dalam keberhasilan itu”. Tiga tahun kemudian Der Spiegel memberitakan bahwa pada 1965 BND telah membekali intelijen militer Indonesia “dengan pistol mitraliur, radio, dan uang (nilai total: 300.000 mark)”, dan bahwa satu tim orang BND telah melatih perwira-perwira intelijen militer Indonesia di Indonesia sendiri. Sejauh ini tak satu pun berkas yang telah dibuka membenarkan rincian salah satu dari kedua laporan itu. Begitu pembunuhan selesai, uang pun mengalir terang-terangan: penjadwalan ulang utang dan kredit DM 50 juta pada 1966, perjanjian bantuan modal DM 75 juta pada Mei 1968, bantuan modal DM 100 juta hingga 1969, dan, dalam kata-kata Kementerian Luar Negeri, “kepentingan sebesar-besarnya untuk menopang pemerintah Indonesia yang sekarang”.41

Berkas-berkas persenjataan menunjukkan bahwa Republik Federal tidak sekadar memberi izin kepada mereka yang memasok para pembunuh. Melalui sebuah perusahaan miliknya, negara itu sendiri termasuk salah satu pemasoknya.

Dalam sebuah memo tertanggal 27 Januari 1965 tentang pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri III Indonesia, Chairul Saleh, seorang pejabat Jerman membanggakan bahwa bantuan Republik Federal “tidak terbatas pada sektor ekonomi semata. Misalnya, perusahaan milik federal Fritz Werner, Berlin, dalam beberapa tahun terakhir telah menandatangani kontrak pasokan untuk pabrik-pabrik persenjataan dan amunisi Indonesia senilai sekitar DM 63 juta.”42 Sebagian bisnis senjata dengan Jakarta dijalankan oleh negara Jerman sendiri.

Pada 26 November 1965, di tengah pembantaian, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa ketua perusahaan Fritz Werner baru saja didatangi seorang utusan khusus Jenderal Nasution, yang dikirim untuk menyampaikan bahwa sang jenderal tetap berminat pada pabrik bahan peledak, dengan nilai pesanan DM 80 juta; pabrik itu, tambah catatan tersebut, dimaksudkan untuk kebutuhan militer maupun sipil. Dukungan Barat dalam bentuk ini, demikian pesan Nasution lewat utusannya, sangat berguna dan tak tergantikan bagi pimpinan Angkatan Darat jika ingin mencapai kemandirian dari Blok Timur; sebuah perusahaan Ceko juga mengincar kontrak itu.43 Paling lambat pada Maret 1968, perusahaan yang sama telah menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh “Minister Commander in Chief of the Indonesian Army”, untuk pengiriman suku cadang dan senjata, di antaranya 250 senapan tembak cepat BM 59, 9.750 grendel, dan 5.000 laras. Senjata-senjata itu akan diproduksi dan dikapalkan oleh Pietro Beretta di Brescia, Italia, “atas pesanan kami”, dan diangkut dari Brescia melalui Hamburg ke Jakarta.44

Upaya menyembunyikan asal Jerman barang-barang ini terentang di seluruh berkas, dari 1965 hingga 1968. Pada 26 Oktober 1965, ketika pembantaian sudah berjalan jauh, bagian Indonesia di Kementerian Luar Negeri mencabut keberatannya terhadap “ekspor gagang pistol” dan meminta bagian perizinan untuk menyetujuinya. Dua alasan diberikan. Pesanannya kecil. Dan: “Tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kami menolak bantuan tidak langsung ini kepada Angkatan Darat Indonesia, yang saat ini sedang bertindak melawan Partai Komunis dengan kekuatan senjata.” Lalu datang instruksinya: harus dijaga “agar gagang-gagang pistol itu tidak diberi tanda sebagai produk Jerman”.45 Dua minggu kemudian, pada 11 November, bagian yang dipimpin Bassler berargumen dengan cara yang sama soal jaket pelampung untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Justru pada saat seperti ini, tulis bagian itu, permohonan seperti ini, yang tak bisa dijadikan bahan tuduhan terhadap Bonn, harus dimanfaatkan “untuk menunjukkan keterbukaan kami terhadap Angkatan Darat dan Angkatan Laut Indonesia”.46 Pada November 1968 Kementerian Luar Negeri meloloskan permohonan Industriewerke Karlsruhe AG untuk mengekspor 20.000.000 butir amunisi 7,62 mm kepada Angkatan Darat Indonesia, secara eksplisit “tanpa tanda NATO”.47

Argumennya sudah siap sebelum Natal. Pada 20 Desember 1965 Dr. Fröwis dari bagian yang dipimpin Bassler menyerahkan kepada Bassler sebuah memo tentang “pengiriman senjata ke Indonesia”. Pemerintah Federal, tulisnya, berada dalam posisi yang luar biasa sulit, sebab ia bahkan tidak dapat mendukung angkatan bersenjata Indonesia, “yang telah menghancurkan sebagian besar Partai Komunis” dan tengah memberi negeri itu arah politik baru, secara tidak langsung sekalipun, yakni dengan menyetujui ekspor senjata dan perlengkapan militer. Jika Barat mempertahankan embargo de facto-nya, Angkatan Darat tak punya jalan lain kecuali berpaling ke Moskow. Kepada seorang pejabat kedutaan Inggris, Fröwis sudah mengatakan bahwa larangan itu mungkin perlu ditinjau kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pergolakan di Indonesia.48 Hancurnya partai itu bukan alasan untuk menahan diri. Justru itulah alasan untuk mengirim.

Satu dokumen menyatakan terang-terangan mengapa bisnis itu kini harus jalan. Pada 28 Januari 1966 kepala Divisi III Kementerian Luar Negeri menyusun sebuah catatan tentang ekspor pabrik-pabrik bahan peledak ke Indonesia. Kelompok industri Ferrostaal sudah bertanya sejak Juni 1965, hampir empat bulan sebelum kudeta, apakah bisa mengandalkan izin ekspor untuk “15 fasilitas lengkap untuk pembuatan bahan peledak”, dengan kapasitas bulanan “hampir 2.000 ton bahan peledak, mesiu, dan produk antara, 1.100 km sumbu, dan 1,1 juta detonator”. Pihak pabrikan menaksir harga fasilitas itu sekitar DM 40 juta. Kliennya, demikian catatan itu, adalah Angkatan Darat Indonesia.

Lalu muncul argumen pertama untuk memberi persetujuan, dan argumen itu adalah pembunuhan: karena Angkatan Darat “sebagian besar telah unggul atas kaum komunis di Indonesia”, dapat diperkirakan bahwa sejumlah tujuan politik luar negeri pemerintah di sana selama ini tidak akan lagi dikejar dengan penekanan yang sama. Tujuan-tujuan itu menyangkut Konfrontasi dengan Malaysia, perang tak dinyatakan yang dilancarkan Sukarno melawan pembentukan federasi Malaysia dari 1963 hingga 1966. Konfrontasi itulah penghalang utama bagi Angkatan Darat Indonesia untuk memakai bahan peledak Jerman; dengan Inggris siap membela Malaysia, Bonn tak ingin terlihat mempersenjatai pihak lawan. Namun kehancuran Partai Komunis menumpulkan penghalang itu, dan seorang pejabat Jerman mencatatnya sebagai dasar untuk sebuah penjualan. Konflik itu, demikian diakui catatan tersebut, “belum terselesaikan”; tetapi karena pesanan itu paling cepat baru bisa dipenuhi dalam dua sampai tiga tahun, konflik itu tak semestinya menjadi alasan “untuk mengorbankan kepentingan kami”.

Sisa isi catatan itu mengalir dari sana. Menolak pesanan Angkatan Darat Indonesia berarti “melemahkan kekuatan-kekuatan yang ingin kami sokong, dan dengan demikian secara tidak langsung menguntungkan unsur-unsur komunis yang masih ada”. Dan memenuhi keinginannya “akan sangat memperkuat posisi kami justru di kalangan kanan yang secara politik menentukan”.49 Apakah pabrik-pabrik itu akhirnya dikirim, berkas-berkas itu tidak menunjukkannya. Pada 22 Februari 1966 bagian yang dipimpin Bassler, seraya menunjuk pada perkembangan terbaru politik dalam negeri Indonesia dan pada konflik Malaysia yang belum bisa diharapkan segera berakhir, menulis bahwa izin ekspor “untuk sementara belum akan diberikan” dan mengusulkan agar perkara itu diangkat lagi sekitar dua bulan kemudian.50 Setelah itu berkas itu membisu. Yang tersisa adalah argumennya, dan argumennya adalah pembunuhan.

Dari sini berkas itu berubah menjadi sebuah daftar. Pada 1 Februari 1966 Rheinstahl Hanomag meminta izin Kementerian Pertahanan untuk mengiklankan kendaraan lapis baja di Indonesia, “terutama” Kanonenjagdpanzer, kendaraan penghancur tank. Kementerian Luar Negeri baru mencabut keberatannya pada 8 Juli 1966. Kementerian kemudian menyatakan bahwa keadaan antara Indonesia dan Malaysia sudah cukup tenang sehingga baginya “keine Bedenken mehr”, tak ada lagi keberatan, seraya memperingatkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut izin penjualan di kemudian hari.51 Beberapa hari sebelumnya, pada 30 Juni, Kementerian Ekonomi meneruskan permohonan Fritz Werner untuk membeli 255.800 kilogram bubuk nitrogliserin dari produsen bahan peledak Dynamit Nobel untuk dikirim ke Indonesia. Bagian yang dipimpin Bassler merekomendasikan persetujuan pada 4 Juli, karena konflik dengan Malaysia telah diselesaikan secara damai, karena di Indonesia kini telah berkuasa sebuah pemerintah “yang siap bekerja sama dengan dunia bebas”, karena penolakan “akan membebani hubungan Jerman-Indonesia dan praktis hanya menguntungkan kekuatan-kekuatan subversif”, dan karena kerja sama yang dulu baik antara Fritz Werner dan Angkatan Darat Indonesia perlu dipulihkan secepat mungkin. Jawabannya, tertanggal 7 Juli, dikirim keesokan harinya: “keine Bedenken”.52 Pada 1 April 1968 kantor perizinan memberi tahu Kementerian Luar Negeri bahwa Fritz Werner telah mengajukan permohonan ekspor 42.000 komponen aneka jenis untuk senapan BM 59, senilai DM 3.791.730, dengan pembeli dan penerima akhir Minister Commander in Chief of the Indonesian Army. Pada baris untuk bukti keberadaan akhir barang tertera sebuah tanda strip. Di pinggir halaman, sebuah tangan menulis: “Kein Bedenken” [sic].53 Pada 24 Juni 1968 Kementerian Ekonomi menanyakan soal 10.000 senapan G3 Heckler & Koch, senapan serbu standar Bundeswehr, untuk Angkatan Darat Indonesia. Seorang pejabat bagian menulis “keine Bedenken” di surat itu dalam dua hari; izinnya menyusul pada 27 Juni. Pada November, 20.000 senapan lagi diizinkan, senilai sekitar DM 7 juta. Sekali lagi: “keine Bedenken”.54 Sebuah catatan tulisan tangan dalam berkas Heckler & Koch menambahkan bahwa, menurut Kementerian Ekonomi, Rheinmetall sudah memasok 10.000 senapan ke Indonesia pada 1960/61. Perdagangan itu lebih tua daripada pembantaiannya.55

Jika dijumlahkan, berkas-berkas Jerman saja sudah mendokumentasikan pengiriman, persetujuan, dan permohonan berikut untuk militer Indonesia antara 1960 dan 1968: sedikitnya 40.250 senapan (10.000 dari Rheinmetall pada 1960/61, 30.000 G3 Heckler & Koch dan 250 BM 59 pada 1968), ditambah 9.750 grendel senapan, 5.000 laras, dan 42.000 suku cadang; 20.000.000 butir amunisi 7,62 mm; 255.800 kilogram bubuk nitrogliserin; sebuah proyek bahan peledak untuk Angkatan Darat, tampaknya satu proyek yang sama, yang diupayakan melalui Ferrostaal dan Fritz Werner dan bernilai DM 40 hingga 80 juta; serta kontrak senilai DM 63 juta untuk pabrik-pabrik persenjataan dan amunisi Indonesia sebelum kudeta. Itulah hitung-hitungan “tidak ada keberatan”.

Sumbangan Jerman tidak terbatas pada perangkat keras. Pada 15 November 1965, kedutaan mengirim ke Bonn profil singkat para anggota staf baru Angkatan Darat Indonesia. Tentang Brigadir Jenderal Sumitro kedutaan melaporkan:

Sebuah kedutaan Jerman, dalam laporan resmi, mencantumkan pembersihan kaum komunis dan satu tahun pelatihan di Bundeswehr berdampingan, sebagai kualifikasi. Hubungan itu pun tidak berakhir bersama genosida. Dokumen konsultasi bulan Januari 1969 mencatat bahwa dua sampai tiga perwira Indonesia dilatih di sekolah staf Bundeswehr setiap tahun, dan bahwa Inspektur Jenderal Bundeswehr (perwira tertinggi militer Jerman Barat), Ulrich de Maizière, belum lama sebelumnya berjanji di Jakarta untuk mendukung permintaan Indonesia akan peralatan Jerman dan bantuan pelatihan, jika permintaan semacam itu diajukan. Berbicara kepada pihak Prancis di Paris pada 7 Januari 1969, direktur politik Kementerian Luar Negeri merangkum tujuan Bonn dalam satu kalimat: “Secara politik, Republik Federal sangat berkepentingan untuk menopang pemerintah Indonesia yang sekarang”.57 Bonn sebelumnya sudah pernah menawarkan diri untuk membiayai perwira Indonesia. Pada Maret 1965 Bonn setuju menanggung biaya perjalanan tiga perwira resimen pengawal Sukarno, Tjakrabirawa, resimen tempat Letnan Kolonel Untung, perwira yang memimpin kudeta 30 September, memimpin sebuah batalion.58

Sebuah teleks rahasia dari kedutaan di Jakarta, tertanggal 11 Oktober 1967 dan diterima pada 12 Oktober, menunjukkan seberapa jauh kerja sama itu hendak dibawa. Atase militer telah merekomendasikan “pelatihan perwira-perwira intelijen Indonesia di BND”, Dinas Intelijen Federal, “serta kerja sama, atau tepatnya pertukaran informasi intelijen, tentang komunisme”. Duta Besar Luedde-Neurath tidak melihat keberatan, asalkan penerimanya adalah dinas intelijen pusat Indonesia. Teleks yang sama melaporkan bahwa seorang kapten purnawirawan dari satuan intelijen khusus Divisi Siliwangi telah dikirim oleh dua jenderal untuk menyelidiki kelompok-kelompok di Jerman Barat dan Belanda yang menentang pejabat kepala negara, Suharto. Yang dikhawatirkan sang duta besar adalah “masalah politik” jika hal itu sampai diketahui.59 Sehari sebelumnya, pada 10 Oktober 1967, Kementerian Dalam Negeri Federal berpandangan bahwa kontak-kontak dinas intelijen Indonesia harus ditangani oleh BfV, dinas keamanan dalam negeri, karena dinas Indonesia itu “tampaknya tertarik pada rekan-rekan senegaranya di Republik Federal”. Kementerian itu menyarankan sikap menahan diri, mengingat skandal publik seputar penyaringan mahasiswa Indonesia di Jerman oleh kedutaan Indonesia. Namun Bonn tahu apa yang diincar dinas Indonesia itu di tanah Jerman.60

Apa yang digambarkan berkas-berkas Jerman dalam bahasa kering kawat diplomatik, digambarkan para penyintas dengan kata-kata mereka sendiri. Untuk film dokumenter kami, kami mewawancarai mereka di Indonesia, lebih dari setengah abad setelah peristiwa-peristiwa itu.

Salah seorang dari mereka kembali bersama kami ke kuburan massal tempat keluarganya menemui ajal: “Lewat gorong-gorong air ini, masuknya. Pagi itu. Untuk membuktikan bahwa keluarga saya, pakde saya, paklik saya, yang ditangkap itu bagaimana… Ternyata mereka sudah jadi mayat semua. Di sini, di bongkaran ini. Dulu ini kolam ini. Nah itu, masih ada sisa-sisa darah. Orang kelihatan kakinya, kepalanya. Ada yang sudah putus. Banyaklah pokoknya.”61

Bedjo Untung adalah anak sekolah dari Pemalang, Jawa Tengah. Ayahnya dibawa pergi pada awal Oktober 1965 dan tak pernah kembali. Ia sendiri ditangkap lima tahun kemudian dan dipaksa melepas pakaiannya: “Kemudian celana panjang, hanya tinggal kolor. Kemudian jari telunjuk ini diikat dengan lilitan kawat, kemudian dihubungkan dengan strom, listrik. Dan strom itu diputar, dan saya merasa terpukul bertubi-tubi.” Apa yang ia saksikan dalam tahanan ia rangkum dalam satu kalimat: “Disetrom, dipukul, kemudian digantung, kemudian disilet-silet, dipotong-potong. Dan bahkan ada yang dipenggal!”62

Kekerasan itu juga bersifat seksual, dan anak-anak pun tidak luput. Seorang perempuan menceritakan kepada kami apa yang terjadi ketika sebuah regu datang untuk menjemput ayahnya: “Ibu saya diikat dan dibawa ke kamar. Sedangkan saya sendiri dipegangi, dicengkeram. Saya diperkosa oleh lima pria. Bayangkan, usia saya baru 14 dan lima orang melakukannya pada saya. Saya tidak bisa bernafas sampai saya mengira saya akan mati.” Perempuan lain, Ibu Saenah, masih perempuan muda pada 1965 ketika orang-orang itu datang malam demi malam untuk menjemput ayah dan saudara laki-lakinya. Tuduhannya, seperti biasa, adalah keanggotaan dalam PKI: “Saya dulu diperkosa. Di kantor… Saya… sampai tiga kali, aku tahu. Gantian! Ya Allah, saya… ya Allah, nangis… Saya gak sadar mungkin…”63

Yang lain dipaksa melayani mesin kematian. Martono, seorang tukang las, ditangkap oleh resimen para-komando RPKAD pada November 1965, dipukuli dan nyaris disiram air mendidih, lalu dipekerjakan. Orang-orang disetrum sampai mati, dan dialah yang disuruh mengurus mayatnya: “Kan sudah disetrum, sekian menit mati. Kalau sudah ngumpul semua, ‘Martono!’ Saya seret, ya kuat. Saya tuh sebetulnya tahanan. […] Ya terpaksa, saya dipaksa. Kalau ndak mau, ya saya yang dibantai.” Seorang lelaki lain harus melemparkan mayat-mayat ke sungai: “Waktu itu, di sini gelinding. Kita mau membuang mayat bisa masuk sungai. Yang saya ingat, tiap-tiap saya mau membuang mayat, saya selalu berdoa, ‘Ya Bapak, ini kan titah. Insan Anda.’”64

Kesewenang-wenangan teror itu tertangkap dalam satu detail dari wawancara lain. Paman si pembicara dicurigai sebagai anggota BTI, front tani PKI, “karena di rumahnya ada topi, topinya orang tani, ada tulisannya ‘BTI’. Itu akhirnya, ikut tereksekusi.” Hanya itu seluruh buktinya. Di kebun raya, kenang saksi yang sama, para korban dibunuh dengan pedang: “Dengan pedang, dipenggal. Dipotong, digorok. Dibacok.”65

Para pelaku membenarkan semua itu, tanpa penyesalan. Seorang anggota milisi menceritakan bagaimana ia mempersenjatai diri: “Kita harus, dulu istilahnya berjihad. Saya harus cari senjata ini. Saya cari ke pasar, cari besi, potongan. Dibuat kampak, sampai bagus sekali. Tajam.” Ia kemudian dikenal sebagai Burhan Kampak. Lalu negara turun tangan membinanya: “ABRI. Ada koordinasi dengan mereka. Lalu kita, supaya agak terlatih, kita dilatih. Mahasiswa dan pemuda itu.” Dan segera sesudahnya, tanpa ditanya, ia sendiri menjawab soal siapa menyerang siapa: “Kita tidak balas dendam, tidak. Tapi kita harus menumpas mereka.” Tidak ada yang perlu dibalas. Mereka tetap saja membunuh.

Semua hal lain yang diceritakan para pelaku kepada kami sama datarnya. Tentang lamanya pekerjaan itu: “Wah dulu luar biasa mas, itu tahun 1965–1968, lainnya sudah selesai semua. Sini tuh tiga tahun mas. Pembersihannya.” Ditanya berapa orang yang telah ia bunuh: “Wah, itu sudah ndak saya ingat mas. Pokoknya kalau saya ketemu mereka, mati kamu atau mati saya. Begitu saja.” Ditanya apakah pernah ada pengadilan: “Ya ndak ada pengadilan, seperti perang kok kita itu. Situasinya ketika itu perang. Ndak ada pengadilan. Perang, mas.” Dan ditanya apakah sama sekali tidak ada penyesalan: “Penyesalan? … Oh ndak… Semangat! Bukan penyesalan, karena tahu dia telah melakukan, karena itu musuh kita.”66

Mereka yang selamat dari pembantaian lenyap ke dalam kamp-kamp. Bedjo Untung salah satunya. Di penjara Salemba di Jakarta ia ditahan di sebuah blok yang “penuh sesak sampai di ruangan WC itu digunakan untuk para tahanan”, tempat para tahanan menangkap dan memakan tikus got karena makanan begitu langka. Ia ditangkap pada 1970 dan dibebaskan pada 1979: sembilan tahun penahanan tanpa proses hukum apa pun.67 Secara keseluruhan, antara 800.000 dan tiga juta orang Indonesia dibunuh, dan ratusan ribu lainnya dibuat cacat, diperkosa, atau dipenjara selama bertahun-tahun, sebagian di antaranya selama puluhan tahun.

Pembunuhan yang mereka gambarkan tercantum dalam berkas-berkas Pemerintah Federal dalam bahasa birokrasinya: “kekejaman yang tak berperikemanusiaan”, “proses kilat”, “gelombang pembunuhan”, “banjir darah yang mengerikan”, “dibasmi sepenuhnya”.

Bonn diberi tahu pekan demi pekan, sejak minggu-minggu pertama pembunuhan hingga memasuki 1966, berapa banyak yang mati, di provinsi mana, dan kapan. Rantai itu tidak putus di mana pun: penangkapan uji coba dan penguburan yang dikabarkan lewat desas-desus pada Januari 1965, para perwira yang pada Juni menyatakan sedang menunggu saat mereka, selebaran-selebaran Oktober yang menyerukan perang suci, penghitungan korban pada Desember, angka rahasia hampir 800.000 pada Februari 1966.

Pada 25 Oktober 1965 atase Meyer melaporkan bahwa angkatan bersenjata telah membuka kampanye melawan PKI melalui partai Muslim dan para pengikutnya, “meski dengan dorongan yang penuh restu dari angkatan bersenjata”. Dokumen-dokumen PKI yang konon ditemukan, tambahnya, telah memberikan alasan untuk memperhebat dan melanjutkan tindakan-tindakan itu.68 Pada 29 Oktober sebuah teleks dengan daftar penerima yang luas di Bonn meneruskan laporan koresponden dpa, yang dikawatkan dengan nama samaran “informan yang sudah dikenal”, yang diteruskan Werz “tanpa tanggapan sendiri”. Teleks itu menyampaikan, tanpa verifikasi, laporan-laporan tentang pembunuhan dan pembakaran oleh kaum komunis, sedikitnya 150 tewas di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan 21 di Balikpapan, dan menyebut apa yang terjadi sesudahnya “kontrateror putih”: sedikitnya 500 orang komunis dibunuh oleh massa di Sumatra Utara, dan di pulau Madura, di lepas pantai Jawa Timur, “tak ada lagi komunis aktif yang masih hidup”. Pasukan terjun payung tampaknya memberlakukan “proses kilat” terhadap para tawanan, dan kelompok-kelompok pemberontak telah dihalau ke daerah tandus “untuk secara harfiah membuat mereka mati kelaparan di sana”. BND melihat hal yang sama. Laporannya tertanggal 3 November 1965, yang diarsipkan dengan perihal “Föhrenwald”, menyebut adanya “pembantaian yang sesungguhnya terhadap kaum komunis” di Jawa Tengah dan Jawa Timur, “terutama oleh orang-orang Muslim fanatik”, dan menyatakan bahwa sekian banyak aksi antikomunis itu “tentu saja telah dipersiapkan dengan cermat oleh pimpinan Angkatan Darat”.69

Pada 29 November 1965, Duta Besar Werz meneruskan informasi berikut ke Bonn: “Menurut informasi rahasia dari pihak Angkatan Darat, pada 21 November pemimpin PKI Aidit ditangkap oleh Angkatan Darat di dekat Solo [Surakarta] di Jawa Tengah dan ditembak keesokan harinya.”70 Dipa Nusantara Aidit adalah ketua PKI. Werz membuka laporannya tertanggal 14 Desember 1965, berjudul “Korban di Kalangan Penduduk Indonesia sejak 1 Oktober Tahun Ini”, dengan kalimat ini: “Pertarungan Angkatan Darat dan kaum Muslim melawan kaum komunis di luar Jakarta dilancarkan dengan kekerasan yang gigih dan sebagian dengan kekejaman yang tak berperikemanusiaan.” Kantor berita negara Antara, tulisnya, setiap hari menerbitkan laporan tentang penangkapan dan pembunuhan kaum komunis yang, menurut Antara, telah melakukan perlawanan, tetapi angka-angkanya, berdasarkan informasi yang sejauh ini dimiliki kedutaan, “jauh tertinggal dari kenyataan. Angka korban yang sebenarnya berlipat-lipat melampaui angka resmi.” Angka-angkanya sendiri, yang berasal dari saksi-saksi di provinsi, laporan rahasia Indonesia, dan perwakilan negara-negara sahabat, menurut kata-katanya sendiri barangkali terlalu rendah, dan korban besar berikutnya masih harus diperhitungkan. Lalu tabelnya: Jawa Timur sekitar 50.000 tewas, kebanyakan komunis; Jawa Tengah sekitar 40.000, komunis dan nonkomunis; Jawa Barat termasuk Jakarta sekitar 10.000, sebagian terbesar komunis; Sumatra Utara sekitar 20.000, sebagian terbesar komunis; Aceh sekitar 3.000, seluruhnya komunis; Madura sekitar 2.000, seluruhnya komunis; Bali sekitar 3.000, sebagian besar komunis.71 Jika dijumlahkan: sekitar 128.000 tewas hingga pertengahan Desember 1965.

Laporan ini tidak memberi dasar apa pun bagi klaim di kemudian hari bahwa Bonn tidak memahami hakikat kekerasan itu. Werz mencatat bahwa di Madura dan di Aceh kaum Muslim fanatik telah dengan cepat menghabisi kehadiran komunis yang sejak awal memang tak pernah terlalu kuat. Gubernur militer Aceh, di ujung utara Sumatra, memberi tahu parlemen provinsi bahwa larangan terhadap PKI di wilayahnya hanya bermakna teoretis, “sebagai akibat dari pemusnahan fisik kaum komunis di sana”.72

Di Sumatra Utara, menurut laporan-laporan yang dapat dipercaya, sekitar 2.000 orang dibunuh setiap minggu, hampir semuanya komunis. Kedutaan mencatat cara metodis pelaksanaannya: “Dalam prosedur yang nyaris baku, Angkatan Darat dalam razia-razia menaikkan orang-orang yang dicurigai komunis ke atas truk, dan truk-truk itu kemudian dihentikan agak jauh dari situ oleh kerumunan massa yang tengah bergolak. Setelah beberapa tembakan peringatan simbolis oleh Angkatan Darat, para tahanan lalu diserahkan kepada penduduk dan dibunuh oleh mereka.”

Lalu Jawa. Kedutaan Amerika memperkirakan jumlah korban tewas di sana 100.000, angka yang menurut kedutaan Jerman sesuai dengan informasinya sendiri yang independen. Di Bali “gelombang pembunuhan” baru berlangsung sekitar dua minggu. Gelombang ekses pertama pada pertengahan November telah membakar banyak rumah milik orang komunis; kemudian, sekitar 1 Desember, Angkatan Darat menyeberangkan enam tank dari Probolinggo di Jawa Timur, dan tank-tank itu, ketika menghadapi perlawanan, “menimbulkan banjir darah yang mengerikan” di kota kecil Negara. Sebuah surat kabar lokal Bali melaporkan bahwa 1.506 orang kehilangan nyawa di Negara saja. Angka yang relatif rendah untuk Jawa Barat dikaitkan kedutaan dengan upaya meredam dari gubernur militer di Bandung, Mayor Jenderal Ibrahim Adjie, Adjie yang sama yang penangkapan uji cobanya telah dilaporkan atase Jerman sebelas bulan sebelumnya. Adjie kini mengatakan bahwa ia lebih mengkhawatirkan kaum Muslim yang telah dibuat fanatik daripada kaum komunis.

Lalu, di akhir laporan, satu baris tentang mereka yang masih hidup. Belum ada informasi pasti yang bisa diperoleh tentang jumlah orang yang ditahan di penjara dan kamp, tulis Werz, tetapi surat-surat kabar dipenuhi keluhan bahwa tak seorang pun tahu lagi di mana arus orang yang ditangkap, yang terus membesar, harus ditampung. Jumlahnya, tambahnya, kemungkinan mencapai beberapa ratus ribu.73 Beberapa hari kemudian, kedutaan melaporkan bahwa di Medan, kota terbesar di Sumatra, sekitar enam puluh orang Tionghoa dibunuh “dengan pembiaran diam-diam dari Angkatan Darat”.74 Tak satu pun dari semua ini tersembunyi dari Bonn; semuanya ada dalam berkas-berkas.

Pada 17 Desember 1965 kantor Staatssekretär mencatat penilaian pejabat urusan politik kedutaan. Jenderal Sukendro telah menyampaikan angka-angka korban resmi selama kunjungannya ke Bonn; angka-angka itu, tulis catatan itu dengan datar, “sebenarnya tidak benar”. Sebuah sumber Indonesia menyebut jumlah yang terbunuh di Jawa Timur saja 14.000 dan di Sumatra Utara sejauh ini 15.000 hingga 20.000, “dan seluruhnya komunis”. Di Aceh dan Madura Partai Komunis telah “dibasmi sepenuhnya”, dengan 3.000 tewas di Aceh. Dari 2.000 anggota organisasi pemuda komunis yang, demikian catatan itu menyatakan begitu saja, terlibat secara substansial dalam penculikan dan pembunuhan keenam jenderal, “hampir tak seorang pun masih hidup”. Mahkamah militer, lanjut catatan itu, “akan kesulitan menemukan cukup terdakwa untuk diadili.” Lalu datang kalimat yang merangkum apa yang diketahui Bonn:

Pada 21 Februari 1966 kedutaan mengirim kawat ke Bonn, berklasifikasi rahasia, tentang apa yang telah disampaikan kepadanya mengenai temuan komisi pencari fakta Sukarno sendiri:

Angka hampir 800.000 orang tewas sudah tercatat dalam berkas Kementerian Luar Negeri pada Februari 1966, dengan cap rahasia. Di halaman berikutnya sang duta besar meneruskan angka yang lebih tinggi lagi: “Dari pihak lain pun saya mendengar bahwa jumlah yang terbunuh jauh lebih tinggi daripada yang diakui Sukarno. Seorang anggota dinas intelijen Indonesia di Surabaya menyebut angkanya satu setengah juta.” Semua persetujuan senjata tahun 1966 dan 1968 yang diuraikan di atas baru datang sesudahnya. Namun pada 2014 pemerintah Jerman menyatakan kepada Bundestag bahwa ia “tidak memiliki informasi pasti” tentang jumlah korban.77 Berkas-berkas pemerintah sendiri berkata lain.

Tujuh orang memimpin perwakilan itu antara 1952 dan 1970, dan enam di antaranya pernah menjadi anggota partai Nazi atau propagandis Nazi: lima adalah anggota NSDAP, partai Nazi, dan yang keenam pernah membuat propaganda Nazi untuk Asia Timur. Keenam orang yang menggantikan duta besar pertama, Werner Otto von Hentig, masing-masing membangun kariernya di dinas luar negeri antara 1933 dan 1945. Mereka mengabdi di bawah Joachim von Ribbentrop, menteri luar negeri Hitler.

Nomor-nomor keanggotaan partai mereka tercatat. Dietrich von Mirbach, duta besar dari 1959 hingga 1963, bergabung pada 1 Mei 1933 dengan nomor 2.781.465 dan bertugas di SA, pasukan badai partai Nazi, hingga 1935; menurut Braunbuch (“Buku Cokelat”) Jerman Timur, yang akan dibahas lebih lanjut di bawah, selama perang ia menjadi ajudan pribadi Staatssekretär Gustav Adolf Steengracht von Moyland, yang divonis di Nuremberg dalam pengadilan Wilhelmstraße terhadap para pejabat tinggi Reich. Gerhart Weiz, 1963 hingga 1964, berada di SA sejak 1933 dan di partai sejak 1937. Menurut Braunbuch, ia juga pernah melamar masuk SS dan, pada 1934, melamar untuk bertugas di Gestapo. Luitpold Werz, 1964 hingga 1966, bergabung pada 1 Oktober 1934 dengan nomor 2.873.248, dan pada bulan-bulan terakhir perang mengepalai Referat Inland II B dalam kelompok Inland II di Kementerian Luar Negeri, cabang yang berurusan dengan aparat SS dan kepolisian Heinrich Himmler. Kurt Luedde-Neurath, duta besar dari 1966 hingga 1968 dan karena itu menjabat ketika pembunuhan masih berlangsung, bergabung pada 1 Mei 1937 dengan nomor 4.745.122 dan berada di SA dari 1933 hingga 1939. Helmut Allardt, 1954 hingga 1958, mendaftar pada Maret 1939 dan diterima pada Agustus tahun itu dengan nomor 7.055.168. Hilmar Bassler, yang terakhir di antara mereka, dari 1968 hingga 1970, menurut Braunbuch, selama perang bertanggung jawab atas propaganda Nazi di Asia Timur di departemen pers Kementerian Luar Negeri dan merupakan orang kepercayaan Gestapo dan SD, dinas intelijen SS. Tidak ada keanggotaan partai yang terdokumentasi untuknya.78

Satu orang tidak termasuk dalam daftar ini. Tidak ada keanggotaan partai yang terdokumentasi untuk Werner Otto von Hentig, duta besar pertama Republik Federal untuk Indonesia pada 1952. Ia seorang pengkritik rezim yang tetap bertahan dalam dinas dan memanfaatkannya. Sebagai perwira penghubung pada Tentara ke-11 di Ukraina pada 1941 dan 1942, ia berulang kali memprotes pembantaian oleh Einsatzgruppe D, satuan SS yang membunuh puluhan ribu orang Yahudi di Ukraina selatan dan Krimea, dan menyebutnya pembunuhan. Bonn punya orang seperti itu di barisannya. Selama enam belas tahun sesudahnya, yang dikirimnya adalah yang lain.79

Maka Bonn mengisi perwakilannya di negeri Muslim terbesar di dunia dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang relevan. Menurut Braunbuch, Bassler melewatkan masa perang dengan memproduksi propaganda Jerman untuk Asia Timur, lalu memimpin bagian Asia Timur di Bonn sebelum ia sendiri ditempatkan di Jakarta. Ia sudah berada di sana ketika pembunuhan telah berpindah dari desa-desa ke ruang-ruang pengadilan. Pada November 1968, kini sebagai pimpinan kedutaan, ia melaporkan protes para ahli hukum Jerman Timur terhadap eksekusi tiga pemimpin komunis, Njono, Sudisman, dan Wirjomartono, dan menyimpulkan: Republik Federal “hanya bisa berterima kasih kepada ‘para ahli hukum demokratis’ dari Pankow atas propaganda yang sangat bagus ini melawan Zona Soviet di kalangan publik di sini”.80 Pankow adalah distrik di Berlin Timur tempat para pemimpin RDJ tinggal. Mereka bukan karieris pasif dengan masa lalu yang merepotkan. Werz, seorang anggota NSDAP, melaporkan jumlah korban tewas, berharap bahwa Angkatan Darat, yang “secara sistematis membereskan kaum komunis”, akan unggul81 dan menyebut pembantaian itu “pembersihan yang sepenuhnya sesuai dengan kepentingan kami”. Pada Oktober 1965 Bassler mencatat bahwa Kantor Pers Federal dan Deutsche Welle telah diminta menyebarkan propaganda kekejaman itu, dan ia ingin surat-surat kabar besar juga didorong. Tiga tahun kemudian Republik Federal menjadikannya duta besarnya di Jakarta.

Ketika kedutaan menulis tentang “Endlösung”, atau pejabat urusan politiknya melaporkan bahwa Partai Komunis telah “dibasmi sepenuhnya”, itu bukan kata-kata yang terlontar sembarangan. Duta besar yang membubuhkan namanya di bawah laporan-laporan “Endlösung” itu pernah mengabdi kepada negara yang memberi kata-kata itu maknanya.

Kesinambungan ini tidak dipersoalkan; ia justru dibela secara tertulis, dalam sebuah berkas Kementerian Luar Negeri. Pada Juni 1965, kedutaan Indonesia di Bonn menyampaikan kabar dari Jakarta bahwa Sukarno dan yang lain mendengar desas-desus tentang latar belakang Nazi Duta Besar Werz. Berkas itu mengakui apa yang memang benar: Werz adalah anggota NSDAP sejak 1934 dan bekerja untuk Kementerian Luar Negeri era Nazi hingga 1945, termasuk bertugas di Abteilung Inland pada Februari dan Maret tahun terakhir itu, meskipun dokumen itu tidak banyak mempersoalkannya. Namun pejabat senior yang menerima utusan Indonesia itu mengatakan kepadanya bahwa masa lalu Werz, menurut hematnya, “tanpa cela”, menuding desas-desus itu sebagai ulah “para peracun sumur dari Pankow”, dan menjanjikan bahan untuk membantahnya; catatannya tentang pembicaraan itu diteruskan kepada Staatssekretär. Seminggu kemudian sebuah dokumen Kementerian Luar Negeri tentang rekam jejak Werz menyebutnya “pejabat yang tak tercela” dan menyatakan bahwa serangan-serangan terhadapnya bertumpu pada “insinuasi yang tidak terbukti” dan “fitnah belaka”.82 Inilah duta besar yang sama yang, beberapa bulan kemudian, tiga kali membubuhkan namanya di bawah “solusi akhir politik” yang dijanjikan Sukarno dan menghitung korban tewas dalam angka enam digit.

Bonn menyebut tuduhan-tuduhan itu fitnah; di Berlin Timur tuduhan-tuduhan itu sudah tercetak. Dalam beberapa minggu RDJ menerbitkan Braunbuch-nya, sebuah katalog bekas anggota Nazi yang menduduki jabatan di Republik Federal, disusun oleh arsip negara dari dokumen-dokumen rampasan. Buku itu datang dari pihak yang berkepentingan, tetapi berkas Bonn sendiri dari minggu-minggu yang sama mengakui apa yang dikatakannya. Edisi 1968 mencantumkan lima duta besar di Jakarta: Werz, Mirbach, Weiz, Luedde-Neurath, dan Bassler.83

Lalu ada BND. Dinas Intelijen Federal pun punya orang SS lamanya di Jakarta. Reinhard Gehlen, yang pernah memimpin intelijen angkatan darat Hitler di Front Timur, membangun dan menjalankan dinas itu bersama kawan-kawan lamanya dari masa perang. Dalam memoarnya tahun 1971 Gehlen menyatakan bahwa keberhasilan Angkatan Darat Indonesia, yang “mengejar penyingkiran seluruh Partai Komunis secara konsekuen dan keras”, tidak mungkin dinilai terlalu tinggi. Dalam bagian yang sama ia membanggakan bahwa dinasnya berada “dalam posisi yang beruntung” untuk memberi informasi kepada Pemerintah Federal “dari sumber-sumber yang sangat baik” tentang hari-hari yang menentukan di Indonesia, sebagaimana dinas itu juga sudah sejak dini menunjuk pada krisis yang kian memuncak. Di antara orang-orangnya di Indonesia ada Rudolf Oebsger-Röder, anggota partai Nazi sejak 1931 dan kemudian SS-Obersturmbannführer. Pada musim gugur 1939 ia memimpin sebuah komando SD di Bromberg yang diduduki, di Polandia, dan pada musim semi 1944, ketika orang-orang Yahudi Hongaria digiring ke ghetto dan dideportasi, ia memimpin Polisi Keamanan dan SD di Cluj. Setelah perang ia bergabung dengan Organisasi Gehlen, jaringan mata-mata yang dibangun di bawah pengawasan Amerika dan yang kemudian melahirkan BND pada 1956. Menurut keterangan pemerintah sendiri kepada Bundestag pada 2023, ia bekerja di Indonesia untuk dinas Gehlen dari Desember 1959 hingga Desember 1962 dan lagi dari Juli 1964 hingga Maret 1966, melewati masa kudeta dan puncak pembantaian. Kedoknya adalah jurnalisme. Dengan nama O. G. Roeder ia kemudian menulis biografi Jenderal Suharto, The Smiling General. Berkas-berkas BND sendiri, yang diterbitkan sejarawan internalnya pada 2011, menambahkan apa yang tidak disebutkan pemerintah. Pada Juli 1964 dinas itu telah memecatnya, atas perintah kepala BND, “karena rekam jejak Nazinya”, lalu tetap saja mempertahankannya, “sebagai sumber di Indonesia”, hingga 31 Maret 1966. Ia, catat berkas yang sama, “dikenal kawan dan lawan sebagai orang BND”. Menurut keterangannya sendiri, dinas intelijen Indonesia mendekatinya untuk menyelipkan garis resminya ke dalam pers. Ia pun tidak sendirian. Pada 2023 pemerintah menyatakan tidak dapat memastikan jumlah persisnya, tetapi berkas-berkas yang sejauh ini telah diperiksanya secara manual menunjukkan tiga orang yang pernah bekerja untuk BND di Indonesia antara 1965 dan 1968; tugas mereka, katanya, adalah mengumpulkan informasi.84 Seorang veteran SS mengumpulkan informasi intelijen untuk Bonn selama pembunuhan berjalan, lalu menulis riwayat hidup orang yang memerintahkannya.

Ketika Presiden AS Lyndon B. Johnson dan Kanselir Ludwig Erhard bertemu di Washington pada 27 September 1966, Johnson-lah yang mengangkat soal Indonesia. Johnson menyatakan bahwa komunisme telah menderita kekalahan besar selama masa jabatan mereka, yang belum cukup dimanfaatkan: Indonesia, tempat komunisme kehilangan “sebuah bangsa berpenduduk seratus juta”. Ia berharap, katanya, Kanselir dapat mendukung para pemimpin Indonesia saat ini dengan para industrialis Jerman dan dengan bantuan pemerintah, dan bahwa kerja sama semacam itu akan menunjukkan orang Jerman berdiri “bahu-membahu” dengan orang Amerika dalam memberi bantuan kepada Dunia Ketiga. Indonesia merupakan kemenangan besar bagi dunia bebas, tambahnya, kemenangan yang belum mendapat perhatian semestinya, meski tidak boleh digembar-gemborkan terlalu keras, karena kemenangan itu belum sepenuhnya pasti. Erhard menjawab bahwa posisi Jerman dengan sendirinya telah bergeser “sejak Sukarno tidak lagi menjadi pemimpin yang mahakuasa”, tetapi ia yakin “landasan kini telah disiapkan untuk aktivitas yang lebih besar”.85

Dalam praktiknya, pembicaraan semacam itu berarti pembinasaan kaum komunis dan orang-orang di sekitar mereka, dari 1965 hingga awal 1970-an. Jerman mengetahuinya. Proyek itu ditopang kredit Jerman, diusung propaganda Jerman, dan dipasok dengan senapan, amunisi, dan mesiu yang diberi izin di Bonn, sementara para pejabat menuliskan persetujuan mereka: keine Bedenken.

Wardaya merangkum perbedaannya dalam beberapa kalimat: “Dan kemudian, ada pengadilan di Nuremberg, dan sebagainya. Nah itu bisa terjadi, mengapa, karena di Jerman ini, pihak perpetrator [pelaku] itu kalah. Di Indonesia tahun 1965 itu beda. Pihak perpetrator itu menang, dan berkuasa. Itu masalahnya.”86 Hingga Suharto jatuh pada 1998, ingatan tentang pembantaian itu dibungkam dan para penyintas hidup dalam ketakutan untuk bersuara. Sebagian besar pembunuh masih dirayakan sebagai pahlawan. Para pemenang punya sahabat di Bonn.

Berlin sudah pernah ditanya. Pada 2014 pemerintah menyatakan kepada parlemen bahwa ia tidak lagi menyimpan data apa pun tentang senjata, uang, atau barang yang dipasok kepada militer, pemerintah, dan dinas-dinas intelijen Indonesia antara 1964 dan 1970, dan bahwa pemerintah maupun BND, “menurut pengetahuan saat ini”, tidak mendukung pembunuhan-pembunuhan itu “baik secara langsung maupun tidak langsung”. Persetujuan-persetujuan yang dikutip dalam artikel ini tersimpan di arsip Kementerian Luar Negeri sendiri, terbuka bagi siapa pun yang memintanya. Pemerintah sendiri pun pernah mengatakannya: analisis atas reaksi Bonn kala itu, katanya kepada Bundestag, adalah urusan para sejarawan, dan “berkas-berkas terkait di Arsip Politik Kementerian Luar Negeri Federal dapat diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Ditanya kontak apa saja yang dijaga Bonn dengan pemerintah Indonesia selama pembantaian, pemerintah menyebut satu kunjungan saja, kunjungan Jenderal Sukendro pada November 1965, dan tidak berkata sepatah pun tentang dukungan yang telah dijanjikan Carstens kepadanya. Tiga dari sembilan belas jawabannya, dan bagian dari jawaban keempat yang menyangkut BND, tidak mau diberikannya secara terbuka: apa yang diketahuinya tentang dukungan asing bagi pembantaian itu, pegawai federal Jerman mana saja yang pernah berada di Indonesia untuk melatih atau memberi nasihat, dan apakah BND pernah menjalankan sebuah “residensi legal” di dalam kedutaan di Jakarta. Pemerintah mengklasifikasikan jawaban-jawaban itu dan menyerahkannya ke kantor perlindungan kerahasiaan Bundestag. Untuk merahasiakan pegawai Jerman mana saja yang pernah melatih atau memberi nasihat di Indonesia, pemerintah memberikan satu alasan: kerahasiaan “kerja sama antardinas intelijen”. Ia tidak menemukan bukti dukungan BND, katanya, “dalam berkas-berkas Dinas Intelijen Federal yang sejauh ini telah diinventarisasi”. Pada 2020, setelah berkas-berkas BND tentang permintaan DM 1,2 juta itu terungkap, pemerintah menyebut “dugaan” bahwa BND telah mendukung intelijen Indonesia serta satuan-satuan khusus dan milisi-milisi militer “di tengah pembunuhan massal” dengan uang, nasihat, dan peralatan sebagai “tidak tepat”, dan mengklasifikasikan sisa jawabannya sebagai rahasia. André Hahn, anggota parlemen dari Partai Kiri (Die Linke) yang mengajukan pertanyaan itu, membaca bagian yang dirahasiakan itu dan berkata: “Angka-angka konkret di dalamnya tentang dukungan yang benar-benar diberikan kepada rezim itu jelas tidak boleh sampai diketahui.” Pada 2023, ketika ditanya lagi, pemerintah tidak menemukan tanda-tanda “keterlibatan yang disengaja” pemerintah-pemerintah Jerman dengan para pihak yang bertanggung jawab, tidak menugaskan penelitian apa pun, dan menyatakan bahwa ia tidak sependapat dengan “hipotesis adanya dukungan”. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada komisi sejarawan, tidak ada reparasi.

Jawaban yang sama pada 2014 mencatat bahwa 122 prajurit Indonesia dilatih oleh Bundeswehr antara 1960 dan 1998, dan bahwa pada 1981 seorang kapten muda bernama Prabowo Subianto berlatih bersama satuan antiteror GSG 9 milik polisi penjaga perbatasan. Mantan menantu Suharto itu kini adalah presiden Indonesia. Pada November 2025 ia menetapkan Suharto sebagai pahlawan nasional. Dan enam puluh tahun kemudian, sembari menyokong perang Israel terhadap Gaza, Berlin masih berbicara tentang “tanggung jawab historis”.87